Pentingnya Kebijakan Ekonomi

Setiap tahun, berbagai kebijakan ekonomi dibuat oleh pemerintah baik lokal, maupun pemerintah pusat. Setiap kebijakan tersebut memiliki dua komponen penting yaitu tujuan yang ingin dicapai serta alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Peran para ahli ekonomi (ekonom) ialah mencari solusi bagaimana tujuan yang saling bertentangan dapat diselaraskan agar tidak menjadi kontraproduktif. Sering kali para ekonom menjadi penasihat dalam penyusunan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah karena analisis ekonomi yang mereka susun berguna untuk mengetahui berbagai kemungkinan dampak yang dihasilkan kebijakan itu sendiri.

Kebijakan ekonomi berperan penting dalam mengalokasikan serta mendistribusikan sumber daya yang langka secara merata kepada masyarakat. Pasar sering kali gagal mengakomodasi kepentingan semua bagian masyarakat sehingga muncul yang disebut dengan market failure. Bagaimanapun juga, pemerintah memiliki pengaruh barang dan jasa melalui mekanisme yang dimiliknya karena pada kenyataannya agen-agen ekonomi masih melakukan pengambilan keputusan berdasarkan kekuatan pasar.

Pada dasarnya, fungsi pemerintah dalam kebijakan ekonomi dapat diklasifikasikan dalam tiga (3) jenis, yaitu fungsi stabilisasi, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi. Fungsi stabilisasi diperlukan pada saat perekonomian sedang mengalami kondisi yang buruk, ditandai dengan adanya berbagai ketidakstabilan seperti harga, nilai tukar, dan sebagainya. Fungsi alokasi diperlukan jika terjadi kegagalan pasar, di mana ada beberapa jenis barang yang tidak dapat diproduksi melalui mekanisme pasar, misalnya jalan raya, sehingga perlu intervensi pemerintah. Sedangkan fungsi distribusi dibutuhkan jika dalam perekonomian misalnya terjadi ketimpangan pendapatan antar masyarakat.

Meskipun peran pemerintah dianggap penting dalam perekonomian, namun tidak semua ekonom sepenuhnya setuju dengan anggapan tersebut. Sebagian ekonom beranggapan bahwa sebaiknya peran pemerintah sangat minimal dalam perekonomian. Pemerintah tidak perlu banyak campur tangan untuk mengatasi masalah ekonomi, karena mekanisme pasar akan bekerja melakukan penyesuaian (adjustment) dengan sendirinya. Tetapi sebagian ekonom lainnya tidak setuju degan argumen tersebut. Kejadian great depression di dunia pada sekitar tahun 1930-an menunjukkan bahwa peran pemerintah begitu penting karena adjustment process di pasar tidak dapat bekerja dengan sendirinya. Oleh karenanya perlu intervensi pemerintah melalui kebijakan ekonomi.

Kebijakan ekonomi terdiri dari dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah jenis kebijakan mempengaruhi pasar barang dan jasa, sedangkan kebijakan moneter merupakan kebijakan yang mempengaruhi pasar uang. Instrumen kebijakan fiskal yang biasa digunakan di antaranya pajak, penetapan bea dan cukai, serta anggaran dan belanja nasional. Sedangkan instrumen kebijakan moneter misalnya penetapan jumlah uang beredar, penetapan suku bunga sertifikat bank sentral, dan sebagainya.

Pemilihan kebijakan ekonomi yang tepat sangat dibutuhkan untuk menjaga perekonomian agar dapat stabil, mencapai alokasi sumber daya yang efisien, dan terciptanya distribusi pendapatan yang lebih merata. Berbagai kondisi tersebut akan meminimalisasi terjadinya ketidakpastian dalam perekonomian yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara agregat. Salah satu kondisi yang berbeda di era globalisasi ini (dibanding era sebelumnya) ialah bahwa kondisi perekonomian suatu negara tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang terjadi di negara lain. Dengan kata lain bahwa tidak hanya pemerintah yang dapat mempengaruhi perekonomian, melainkan juga faktor eksternal. Sehingga, pemilihan kebijakan ekonomi yang tepat semakin membutuhkan pertimbangan yang matang, dengan mengantisipasi berbagai dampak faktor eksternal, yaitu luar negeri.

Kondisi ini dimaklumi sebagai konsekuensi dari terbukanya perekonomian dunia. Perdagangan internasional yang diwujudkan melalui kegiatan ekspor dan impor pada saat ini sudah menjadi bagian hidup masyarakat dunia. Namun tentunya pemerintah ingin melindungi masyarakatnya agar dampak yang ditimbulkan dari faktor eksternal tidak merugikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sering muncul juga kebijakan ekonomi yang bersifat protektif bagi produsen maupun konsumen dalam negeri. Hal ini dimaksudkan agar produsen dalam negeri yang memproduksi barang itu tidak mengalami kerugian akibat masuknya barang impor.

Selain itu diketahui juga bahwa kebijakan ekonomi yang dibuat oleh suatu negara juga dapat dipengaruhi oleh situasi politik yang terjadi di negara tersebut. Kebijakan ekonomi yang dipengaruhi oleh situasi politik akan sangat riskan, karena biasanya justru dapat berdampak pada instabilitas perekonomian. Misalnya saja dengan meningkatnya harga minyak dunia, subsidi BBM membengkak dan berdampak pada kurangnya anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan subsidi BBM tersebut. Pemerintah yang berkuasa tentunya memiliki kepentingan politik, seperti kepentingan politik ingin tetap populer di mata masyarakat. Demi menjaga popularitasnya, subsidi BBM tetap dipertahankan agar harga BBM tetap murah di masyarakat. Namun pembiayaan subsidi dilakukan dengan cara mencetak uang baru. Pencetakan uang baru merupakan salah satu cara relatif lebih mudah untuk mengatasi defisit anggaran pemerintah. Namun pencetakan uang baru akan menyebabkan inflasi meningkat, karena jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi lebih banyak daripada kondisi sebelumnya, dan berakibat pada ketidakstabilan perekonomian.

Baca juga artikel lainnya yang membahas mengenai Konsep Dasar Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Makro lainnya.